• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    PENYELESAIAN HUKUM ATAS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 YANG DAPAT DIBUKTIKAN DALAM PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 07/KPPUL/ 2007 TENTANG TEMASEK HOLDINGS. Pte., Ltd)

    Thumbnail
    View/Open
    EKO HADI NUR WAHID.pdf (1.686Mb)
    Date
    2016-03-11
    Author
    EKO HADI NURWAHID, 14912014
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Kerugian konsumen yang diakibatkan oleh perilaku persaingan usaha tidak sehat merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri lagi. Oleh karenanya kerugian konsumen haruslah dijadikan sebagai pertimbangan sekaligus diberikan hak yang seharusnya diterima oleh konsumen akibat perilaku yang tidak sehat yang telah dilakukan oleh pelaku usaha. Penelititan ini bertujuan untuk menganalisa aturanaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Perdata, guna menjawab persoalan Penyelesaian hukum atas kerugian konsumen akibat pelanggaran undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dapat dibuktikan dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara Nomor 07/KPPUL/ 2007 Tentang Temasek Holdings. Pte., Ltd. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Komisi Pengawas Peraingan Usaha bewenang dalam memutuskan dan menetapkan kerugian yang dialami konsumen baik dalam perkara yang didasarkan Laporan atau inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha hal ini tertuang dalam Pasal 36 Huruf (j) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun Penyelesain hukum terhadap Putusan KPPU dalam perkara Nomor 07/KPPU-L/2007 Tentang Temasek Holdings ini, dapat ditempuh melalui jalur HukumPerdata dengan cara mengajukan Gugatan Perwakilan kelompok agar lebih efisien. Gugatan ini dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (konsumen, Lembaga Swadaya Masyarkat yang bergerak di bidang perlindungan Konsumen atau bahkan Negara melalui kementerian perdagangan). Diharapkan ke depan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak lagi ragu untuk membuat putusan yang menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari perilaku usaha tidak sehat. Dengan didahului membuat pedoman tentang Tata Cara Penanganan Kerugian Konsumen.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8700
    Collections
    • Master of Law [1559]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV