PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BPD MENURUT PERDA NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA DI KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

Abstract

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 12 Tahun 2000 dikeluarkan untuk mengatur tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul. Peraturan Daerah ini dibuat sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk menciptakan alam demokrasi berdasarkan Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang efisien dan efektif. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa. Pembentukan Badan Perwakilan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Menurut Sutoro Eko pada umumnya desa menerapkan model demokrasi perwakilan dan demokrasi delegatif dalam pengambilan keputusan. Penerapan model demokrasi perwakilan dilembagakan melalui Badan Perwakilan Desa (BPD), yang menjalankan fungsi pembuatan peraturan desa bersama Kepala Desa serta melakukan kontrol terhadap pemerintahan desa. BPD dilahirkan sebagai bentuk kritik terhadap LMD. Pembentukan BPD melibatkan secara terbatas partisipasi masyarakat. Ia menjadi sebuah arena demokrasi perwakilan yang lebih baik ketimbang LMD. Rumusan masalah dalam Tesis ini adalah : Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang BPD dalam pembuatan peraturan desa di Desa Tirtonirmolo dan Desa Ngestiharjo, Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang BPD dalam menyusun APBDES di Desa Tirtonirmolo dan Desa Ngestiharjo, Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di Desa Tirtonirmolo dan Desa Ngestiharjo, Hambatan apa saja yang dihadapi BPD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2000 di Desa Tirtonirmolo dan Desa Ngestiharjo Manfaat penelitian yang diambil dalam Tesis ini adalah : manfaat praktis dan teoritis, sedangkan metode pengumpulan data dalam Tesis ini adalah wawancara di lapangan dan kepustakaan. Adapun sumber data yang dipergunakan adalah primer, sekunder, tersier.