• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMENUHAN HAK BERTEMPAT TINGGAL BAGI MAHASISWA PAPUA DI KABUPATEN SLEMAN

    Thumbnail
    View/Open
    Sally Sugianto PDF.xps (2.308Mb)
    Date
    2018-04-18
    Author
    Sally Sugianto, 14410231
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Studi ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan hak bertempat tinggal bagi mahasiswa Papua di Kabupaten Sleman. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan hak bertempat tinggal bagi mahasiswa Papua di Kabupaten Sleman? dan Apa saja hambatan dalam pertanggung jawaban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak bertempat tinggal bagi mahasiswa Papua di Kabupaten Sleman? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian empirik. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawacara yang dilakukan terhadap beberapa narasumber yang menjadi obyek penelitian, kemudian diolah dengan membuat garis besar dari hasil wawancara yang dilakukan dan hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi hasil penelitian. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan sosiologis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman terhadap pemenuhan hak bertempat tinggal bagi mahasiswa Papua masih banyak kekurangan. Kekurangan dari segi regulasi yang belum dibantuk dan pengawasan dan kesadaran Pemerintah Daerah. Belum adanya regulasi yang digunakan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang telah berlaku di Indonesia, menyebabkan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya kebebasan hak bertempat tinggal bagi mahasiswa Papua masih belum dapat terpenuhi secara menyeluruh dan juga kurangnya pemahaman terkait klasifikasi suatu tindakan diskriminasi menyebabkan Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Sleman tidak menyadari telah melakukan dan telah terjadi suatu tindakan diskriminasi rasial tehadap mahasiswa Papua. Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya pembentukan regulasi sebagai Peraturan Pelaksana terkait larangan dilakukannya tindakan diskriminasi khususnya diskriminasi rasial di Kabupaten Sleman dan perlu adanya sikap keterbukaan dan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten Sleman kepada mahasiswa Papua untuk dapat mengaktualisasikan diri untuk mengembangkan pribadinya, sehingga dapat menghapus syereotype yang berkembang di masyarakat.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/6895
    Collections
    • Law [3375]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV