dc.contributor.advisor | Anang Zubaidy, S.H., M.H | |
dc.contributor.author | Sally Sugianto, 14410231 | |
dc.date.accessioned | 2018-04-23T16:34:58Z | |
dc.date.available | 2018-04-23T16:34:58Z | |
dc.date.issued | 2018-04-18 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/6895 | |
dc.description.abstract | Studi ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan hak bertempat tinggal bagi mahasiswa Papua di Kabupaten Sleman. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan hak bertempat tinggal bagi mahasiswa Papua di Kabupaten Sleman? dan Apa saja hambatan dalam pertanggung jawaban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak bertempat tinggal bagi mahasiswa Papua di Kabupaten Sleman?
Penelitian ini termasuk tipologi penelitian empirik. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawacara yang dilakukan terhadap beberapa narasumber yang menjadi obyek penelitian, kemudian diolah dengan membuat garis besar dari hasil wawancara yang dilakukan dan hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi hasil penelitian. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan sosiologis.
Hasil studi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman terhadap pemenuhan hak bertempat tinggal bagi mahasiswa Papua masih banyak kekurangan. Kekurangan dari segi regulasi yang belum dibantuk dan pengawasan dan kesadaran Pemerintah Daerah. Belum adanya regulasi yang digunakan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang telah berlaku di Indonesia, menyebabkan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya kebebasan hak bertempat tinggal bagi mahasiswa Papua masih belum dapat terpenuhi secara menyeluruh dan juga kurangnya pemahaman terkait klasifikasi suatu tindakan diskriminasi menyebabkan Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Sleman tidak menyadari telah melakukan dan telah terjadi suatu tindakan diskriminasi rasial tehadap mahasiswa Papua. Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya pembentukan regulasi sebagai Peraturan Pelaksana terkait larangan dilakukannya tindakan diskriminasi khususnya diskriminasi rasial di Kabupaten Sleman dan perlu adanya sikap keterbukaan dan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten Sleman kepada mahasiswa Papua untuk dapat mengaktualisasikan diri untuk mengembangkan pribadinya, sehingga dapat menghapus syereotype yang berkembang di masyarakat. | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
dc.subject | tanggung jawab pemerintah daerah | en_US |
dc.subject | diskriminasi rasial | en_US |
dc.subject | hak bertempat tinggal | en_US |
dc.subject | mahasiswa Papua | en_US |
dc.title | TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMENUHAN HAK BERTEMPAT TINGGAL BAGI MAHASISWA PAPUA DI KABUPATEN SLEMAN | en_US |
dc.type | Undegraduate Thesis | en_US |