• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Public Notary
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Public Notary
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Pemenuhan Prinsip Syariah dalam Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Emas Berkah di Bankaltimtara Syariah Cabang Tanjung Redeb

    Thumbnail
    View/Open
    23921122.pdf (1.960Mb)
    Date
    2026
    Author
    Awdina, Rizka
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian ini mengkaji pemenuhan prinsip syariah dalam akad murabahah pada Produk Pembiayaan Emas Berkah iB di Bankaltimtara Syariah Cabang Tanjung Redeb. Tujuan penelitian adalah menganalisis konsep kepemilikan secara prinsip dalam akad murabahah berdasarkan Fatwa DSN-MUI beserta implementasinya, serta menganalisis pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan akad tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi atas akad serta bukti kepemilikan emas, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, fatwa, dan literatur terkait, yang kemudian dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan secara prinsip mensyaratkan bank telah memiliki objek akad, baik melalui qabdh haqiqi maupun qabdh hukmi, sebelum menjualnya kepada nasabah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Pada tataran implementasi, syarat tersebut tidak terpenuhi karena bukti pembelian emas diterbitkan atas nama nasabah dan bukan atas nama bank, serta emas belum berada dalam penguasaan bank pada saat akad, sehingga praktik tersebut tergelincir pada larangan bai' ma laysa 'indaka. Pemenuhan prinsip syariah secara keseluruhan bersifat tidak utuh karena terpenuhi pada aspek formal-administratif tetapi tidak pada aspek substantif, sehingga akad murabahah tersebut berkualifikasi sebagai akad fasid. Ditinjau dari teori efektivitas hukum, kesenjangan tersebut bersumber dari faktor penegak hukum, sarana pengadaan, dan budaya hukum di tingkat kantor cabang, bukan dari substansi hukum yang telah memadai.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/123456789/66787
    Collections
    • Master of Public Notary [174]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV