Implementasi Maqasyid Syari’ah dalam Penetapan Biaya Ta’zir pada Akad Pembiayaan di Baitul Mal Wat-Tamwil Mitra Usaha Umat Sejahtera (Analisis Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK)

Abstract

Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, yaitu bagaimana klasifikasi kriteria anggota mampu yang sengaja menunda pembiayaan (muthil) dalam Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK ditinjau dari Maqashid Syariah, dan bagaimana penerapan Maqashid Syariah terhadap akumulasi ta'zir yang dikenakan BMT MUU Sejahtera pada anggota yang mengalami gagal bayar dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kasus (case approach), yang mengkaji putusan pengadilan sebagai sumber data primer serta didukung wawancara terhadap pihak nasabah dan manajemen BMT MUU Sejahtera guna memperoleh gambaran empiris atas praktik penerapan ta'zir di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi muthil terhadap tergugat I secara formal sesuai dengan fakta wanprestasi, namun belum didukung pembuktian materiil yang memadai atas unsur kemampuan finansial sebagaimana disyaratkan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Selain itu, akumulasi ta'zir selama 63 bulan yang melampaui nilai pokok utang menunjukkan pergeseran fungsi ta'zir dari ta'dib (edukatif) menjadi beban finansial eksploitatif bgi anggota, diperparah lemahnya pemenuhan asas an-taradin dalam klausul baku akad yang dibuat oleh BMT. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar BMT MUU Sejahtera merumuskan mekanisme pembatasan maksimum (capping) akumulasi ta'zir serta memperkuat transparansi akad, dan untuk DSN-MUI memperkaya Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dengan parameter operasional kriteria muthil dan batas maksimum akumulasi ta'zir.