Pembinaan Notaris Kabupaten Sleman oleh Dewan Kehormatan Daerah atas Pelanggaran Kode Etik

Abstract

Pembinaan notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman perlu ditegakkan melalui kewenangan dan prosedur yang jelas sesuai Kode Etik Notaris 2025. Penguatan peran DKD penting untuk mengatasi pembinaan yang masih pasif, sanksi yang belum efektif, serta rendahnya kepatuhan sebagian notaris terhadap ketentuan etik. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan, yaitu kewenangan DKD dalam menegakkan Kode Etik terhadap notaris yang melanggar dan mekanisme pembinaan yang dilakukan DKD. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung keterangan narasumber. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode deduktif dan interpretasi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan DKD Kabupaten Sleman bersifat terbatas dan hierarkis. Setelah berlakunya KodeEtik Notaris 2025, kewenangan DKDmenjadi lebih terstruktur melalui mekanisme dan gradasi sanksi yang lebih jelas, sehingga DKD ditempatkan sebagai organ pembinaan etik yang bersifat korektif dan edukatif, bukan semata-mata menghukum. Mekanisme pembinaan dilakukan secara bertahap dengan tetap menjunjung asas keadilan dan hak membela diri, mulai dari pemeriksaan laporan, klarifikasi, hingga penetapan sanksi berupa teguran atau rekomendasi berjenjang. Penelitian ini merekomendasikan agar INI dan DKD Kabupaten Sleman menyusun pedoman teknis pelaksanaan kewenangan, meningkatkan sosialisasi KodeEtik Notaris 2025, serta membangun sistem pemantauan atas pelaksanaan keputusan agar pembinaan tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi menghasilkan perubahan perilaku dan kepatuhan etik notaris.