Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Priority atas Penyimpangan Dana pada Bank Syariah Indonesia

Abstract

Tujuan Penelitian ini menganalisis permasalahan Bank Syariah Indonesia ditemukan adanya penyimpangan dana yang menimbulkan kerugian bagi nasabah priority akibat kesalahan atau kelalaian pengurus, pegawai maupun pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan bank. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah kedudukan hukum nasabah priority di bank syariah masih lemah dan adanya ketidak sesuaian antara kewajiban bank untuk menjamin keamanan dana nasabah dengan kenyataan terjadinya penyimpangan dana yang menimbulkan kerugian bagi nasabah priority. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual serta didukung dengan hasil wawancara kepada pihak marketing nasabah priority. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan hukum nasabah priority di Bank Syariah Indonesia, tidak ada regulasi secara khusus atau disebut lemah secara hukum. Secara yuridis nasabah prioritas tidak memiliki perbedaan status hukum dengan nasabah biasa. Hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah tetap didasarkan pada prinsip akad atau perjanjian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Terjadinya penyimpangan dana, bank syariah bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian, kesalahan sistem, atau tindakan pegawai dalam lingkup pekerjaannya. Saran kedudukan hukum nasabah priority dalam transaksi Bank Syariah Indonesia diperlukan pembetukan regulasi khusus atau memperkuat regulasi mengenai nasabah priority. Bank syariah perlu memperkuat sistem pengamanan dana dan pengawasan internet, khususnya terhadap layanan nasabah priority yang sering melibatkan transaksi bernilai besar dan interaksi personal seperti melalui relationship manager.