Perlindungan Hukum Bagi Petani Penggarap Akibat Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa di Desa Babadan Kabupaten Indramayu

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pembatalan sepihak atas 22 petani pemenang lelang tanah kas desa oleh kepala desa definitif, akibat tindakan Penjabat (Pj) Kepala Desa sebelumnya yang melakukan pelelangan tanpa kewenangan sah. Isu masalah dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum bagi petani penggarap akibat wanprestasi tersebut dan upaya penyelesaian hukum yang ditempuh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen untuk bahan hukum sekunder dan wawancara serta observasi lapangan untuk data primer. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi petani direalisasikan melalui pengakuan status mereka sebagai pihak beritikad baik, intervensi administratif Camat berperan mencegah pengusiran sepihak. Upaya penyelesaian hukum dilakukan secara integratif melalui musyawarah mufakat (non-litigasi) serta jalur hukum formal (litigasi) berupa keterlibatan unit tindak pidana korupsi kepolisian dan penuntutan tanggung jawab pribadi terhadap Pj Kepala Desa. Peneliti menyarankan agar Pemerintah Desa menertibkan administrasi melalui kontrak tertulis yang formal dan Pemerintah Kabupaten meningkatkan pengawasan intensif terhadap proses lelang guna menjamin kepastian hukum petani.