| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Good Public Governance
(GPG) pada paket pengadaan infrastruktur jalan yang terbukti terlibat dalam
persekongkolan tender, serta untuk mengkaji tanggung jawab hukum para pihak yang
terlibat. Persekongkolan tender merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menghambat persaingan usaha sehat dan merugikan
keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach),
khususnya melalui analisis terhadap Putusan KPPU sebagai sumber data.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan prinsip GPG, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan
kesetaraan, belum berjalan optimal secara preventif dalam proses pengadaan infrastruktur
di Kementerian PUPR. Praktik persekongkolan tender terbukti mencederai iklim
persaingan sehat melalui manipulasi dokumen dan pengaturan pemenang. Namun, prinsip
GPG mulai ditegakkan secara korektif melalui intervensi Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) yang memberikan sanksi administratif berdasarkan Pasal 47 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tanggung jawab hukum dalam perkara ini bersifat
multidimensi; pelaku usaha dikenai sanksi berupa denda dan larangan mengikuti tender,
sementara aparatur pengadaan dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif
maupun pidana jika terbukti melakukan persekongkolan vertikal. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa penguatan sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement) dan
pengawasan ketat dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat krusial.
Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya reformasi birokrasi yang lebih mendalam pada
instansi terkait serta peningkatan integritas aparatur sipil negara guna menjamin
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan persaingan usaha yang adil dalam
pembangunan infrastruktur nasional. | en_US |
