Analisis Hukum Penerapan Good Public Governance Paket Pengadaan Infrastruktur Jalan yang Terbukti dalam Persekongkolan Tender

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Good Public Governance (GPG) pada paket pengadaan infrastruktur jalan yang terbukti terlibat dalam persekongkolan tender, serta untuk mengkaji tanggung jawab hukum para pihak yang

terlibat. Persekongkolan tender merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 22 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menghambat persaingan usaha sehat dan merugikan

keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), khususnya melalui analisis terhadap Putusan KPPU sebagai sumber data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip GPG, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan, belum berjalan optimal secara preventif dalam proses pengadaan infrastruktur di Kementerian PUPR. Praktik persekongkolan tender terbukti mencederai iklim persaingan sehat melalui manipulasi dokumen dan pengaturan pemenang. Namun, prinsip GPG mulai ditegakkan secara korektif melalui intervensi Komisi Pengawas Persaingan

Usaha (KPPU) yang memberikan sanksi administratif berdasarkan Pasal 47 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tanggung jawab hukum dalam perkara ini bersifat

multidimensi; pelaku usaha dikenai sanksi berupa denda dan larangan mengikuti tender, sementara aparatur pengadaan dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif maupun pidana jika terbukti melakukan persekongkolan vertikal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement) dan pengawasan ketat dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat krusial. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya reformasi birokrasi yang lebih mendalam pada instansi terkait serta peningkatan integritas aparatur sipil negara guna menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan persaingan usaha yang adil dalam pembangunan infrastruktur nasional.