• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Public Notary
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Public Notary
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Peran Notaris dalam memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Terkait Pembuatan Akta Waris

    Thumbnail
    View/Open
    23921005.pdf (1.278Mb)
    Date
    2025
    Author
    Khairunas, Aji Sayyid
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk peran penyuluhan hukum yang diberikan oleh notaris dalam menjamin pemahaman dan kepastian hukum bagi para ahli waris terkait pembagian harta peninggalan serta pihak-pihak yang berhak atasnya tanpa menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi notaris dalam memberikan penyuluhan hukum pada proses pembuatan akta waris di hadapan para pihak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan notaris. Hasil penelitian, pertama, menunjukkan bahwa sebagian notaris hanya menerima dan mengesahkan dokumen tanpa memberikan penyuluhan hukum terlebih dahulu, padahal hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi ideal notaris sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian hukum. Notaris yang menjalankan perannya secara profesional meminta calon ahli waris membuat akta pernyataan yang memuat hubungan keluarga, daftar harta peninggalan, serta hal-hal relevan lainnya sebelum dituangkan dalam akta otentik. Hal ini mencerminkan pelaksanaan peran edukatif dan preventif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Kedua, kendala yang dihadapi meliputi ketidaksepakatan antar ahli waris, kesulitan validasi dokumen, serta pembagian waris secara sepihak. Notaris diperlukan pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai tata cara pembuatan surat keterangan waris agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Masyarakat diharapkan untuk mengajukan surat keterangan waris sesuai dengan syarat administrasi yang ada serta pengaplikasian pohon keluarga yang teribat sebagai calon waris yang terlibat.
    URI
    dspace.uii.ac.id/123456789/62230
    Collections
    • Master of Public Notary [112]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV