Search
Now showing items 51-60 of 10482
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBLAYAAN MUSYARAKAH DI PENGADILAN AGAMA (Study Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-07-02)
KEDUDUKAN HUKUM INFORMED CONSENT DAN KONSEKUENSINYA DALAM TINDAKAN MEDIS ANTARA PASIEN DENGAN DOKTER DI RSUP DR. SARDJITO
(Universitas Islam Indonesia, 2007-09-29)
Rumah Sakit Umum Pusat DR. Sardjito adalah Rumah Sakit disamping
melakukan kegiatan utama pelayanan medik, juga melakukan kegiatan pendidikan dan
penelitian. Pelayanan medik yang dilakukan adalah tindakan medis diagnostik ...
DAMPAK PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI PERIZINAN TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
(Universitas Islam Indonesia, 2008)
KEMANDIRIAN PERADILAN AGAMA DALAM KONTEKS PASAL 49 AYAT (1) DAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA JO PASAL 49 DAN PASAL 50 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
(Universitas Islam Indonesia, 2006)
Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh
sebuah Mahlamah Agung dan badan Peradilan Umum, Pemdilan Agama, Peradilan
Tata ...
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESlA (Studi Pengadilan Agama Menurut Undang-Undrrng Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009)
Penelitian mi bertujuan untuk mengungkap dan meilganalisa perrnasalahanpennasalahan
Pengadilan Agama berkaitan dengan; 1) kewenangan Pengadilan
Agama menurut Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, ...
PENGAWASAN DAN KESEIMBANGAN ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2008)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menemukan konsepsi sistem
pengawasan dan keseimbangan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden
dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Undang-Undang Dasar 1945 ...
PENGANGKATAN ANAK BAGI ORANG ISLAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI KOMPARATIF PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DENGAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-06-30)
Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pengadilan agama
banyak menangani perkara pengangkatan anak, karena sebelum undang-undang ini
terbit masyarakat hanya tahu yang menangani masalah pengangkatan anak ...
HUBUNGAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH ANTARA PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009)
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN PENERAPAN SISTEM BIKAMERAL DALAM LEMBAGA PERWAKILAN INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008)
Dewan Penvakilan Daerah yang lahir setelah adanya reformasi sampai saat ini mzrsih
menjadi sorotan dari berbagai pihak baik para politisi, praktisi, maupun akademisi tentang
kewenangan DPD yang terbatas dalam perubahan ...
POLITIK HUKUM NEGARA KESEJAHTERAAN: Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahtersan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007)
Telaah teori dan praktik Negara Kesejahteraan dalam penelitian ini
ditemukan penyebab tidak efektifnya hukum dan kebijakan pemerintah sebagai
sarana perubahan masyarakat berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan ...