Show simple item record

dc.contributor.advisorDr. Mulyoto, S.H., M.Kn
dc.contributor.advisorDr. Ridwan, S.H., M.Hum
dc.contributor.authorHaidar Noor Humaridha El Zuba, 15921054
dc.date.accessioned2018-02-26T15:45:52Z
dc.date.available2018-02-26T15:45:52Z
dc.date.issued2018-02-08
dc.identifier.urihttps://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/5855
dc.description.abstractPenelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif yang berangkat dari kekosongan norma. Sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum yang telah terkumpulkan selanjutnya disistematisasi, dianalisis dan diberikan argurnentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas kedua permasalahan yang dibahas pada tesis ini. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) maupn dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris (UU Perubahan Atas UUJN) belum mengatur keberadaan sanksi hukum pelanggaran terhadap Pasal 15 UU Perubahan Atas UUJN dalam kaitannya dengan aspek pidana dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, dan mengenai bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat Notaris yang mendasarkan dokumen palsu yang dibawa oleh para penghadap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris menurut UUJN dan UU Perubahan atas UUJN adalah ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UU Perubahan atas UUJN dan kode etik, namun di dalam UUJN dan UU Perubahan atas UUJN tidak mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Notaris tidak dapat diminta pertanggung jawabannya pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri. This research qualified as a normative legal research that starts from the nonexistent norm. The research source was obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Legal materials that have been gathered up later been systematized, analyzed and given argumentation to obtain conclusions on the issues discussed in this thesis. Law No. 30 of 2004 (UUJN) as well as in Law No. 2 of 2014 about Amendment of the Notary position law (UUJN Amendment) have not set the presence of legal sanctions on delinquency of article 15 of the UUJN Amendment in relation to the criminal aspect which is when the notary is not applying the article provisions will lead to the acts of falsifying letters or certificates as referred in article 263, 264, and 266 of the Criminal Code (KUHP) that will give disadvantage to the concerned parties. Therefore, this study attempts to analyze and answer issues concerning the responsibility of a notary in the case of letter forgeries committed by the parties on making deed according to the Notary law, and on how the legal consequences of deeds made by Notaries based on false documents brought by the confronters. The research results showed that the responsibility of Notary in case of letter forgeries committed by the parties to making notary deed according to UUJN and UUJN Amendment is when the notary running their duty proved to have violated, notary have to responsible in accordance with the action in terms of accountability of the Administrative Law, Civil Law, which is in accordance with the sanction provision set forth in Article 84 and 85 of UUJN Amendment and code of ethics, but in UUJN and UUJN Amendment did not yet provide criminal sanctions. In practice it is found the fact that this violation is classified as a crime act committed by a Notary. Notaries can not be asked to held the resposibilities when there is disadvantage of either party as a result of false documents from other party, because Notary only record what was presented by the parties to be poured into the deed. False information that submitted by the parties is the responsibility of the parties. In other words, which can be accounted for by a notary is fraud or trickery when it comes from notary own.en_US
dc.publisherUniversitas Islam Indonesiaen_US
dc.subjectPemalsuan Suraten_US
dc.subjectPelanggaranen_US
dc.subjectNotarisen_US
dc.subjectPertanggungjawaban Notarisen_US
dc.subjectAkta Notarisen_US
dc.subjectLetter forgeriesen_US
dc.subjectViolationen_US
dc.subjectNotaryen_US
dc.subjectthe responsibility of Notaryen_US
dc.subjectNotarial Deeden_US
dc.titlePERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SEBAGAI AKIBAT DOKUMEN PALSU YANG DIBAWA OLEH PENGHADAP DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTANYA (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)en_US
dc.typeMaster Thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record