Pengawasan Kepatuhan Notaris Atas Penerapan Prinsip mengenali Pengguna Jasa dan Laporan Transaksi Keuangan mencurigakan di Kota Yogyakarta

Abstract

Penelitian ini menganalisis terkait Pengawasan Kepatuhan bagi Notaris atas PMPJ dan LTKM di Kota Yogyakarta. Fokus kajian penelitian ini yang Pertama, apakah Notaris dalam melaksanakan Penerapan PMPJ dan LTKM dapat dikatakan melanggar ketentuan kewajiban dalam menjaga kerahsian jabatan dan Kedua, bagaimana Pengawasan Kepatuhan Notaris di Kota Yogyakarta dalam Penerapan PMPJ dan LTKM dan sanksi tindak lanjut dari hasil audit pengawasan kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konspetual. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan studi Pustaka dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Kewajiban Penerapan PMPJ dan LTKM lahir bukan dari tugas jabatan Notaris sebagai pembuat akta otentik, namun Notaris yang bertindak dalam hubungan kontraktual antara Notaris dengan pengguna jasa, sehingga kewajiban dalam menerapkan PMPJ dan LTKM bagi Notaris sebagai pihak pelapor tidak melanggar kewajiban kerahasian jabatan. Kedua, Pengawasan kepatuhan Notaris di Kota Yogyakarta dalam Penerapan PMPJ dan LTKM berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum, bahwa di Wilayah Kota Yogyakarta sendiri terdapat Notaris yang tidak patuh dalam menerapkan PMPJ dan LTKM. Bagi Notaris yang tidak menerapkan PMPJ dan LTKM akan dikenakan sanksi. Saran pada penelitian ini Notaris dalam menerapkan PMPJ dan LTKM diharapkan secara optimal, karena salah satu bentuk perlindungan hukum notaris dan diharapkan kepada pemerintah untuk segara merevisi kewajiban Notaris dalam Penerapan PMPJ dan LTKM ke dalam UUJN, jadi tidak sebatas peraturan Menteri saja.