Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apabila Perusahaan sebagai Penjual dinyatakan Pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 749K/Pdt.Sus-Pailit/2019)

Abstract

Riset ini mengkaji gugatan perlawanan yang diajukan oleh Anne kepada Eddy Widjaja, S.H., C.N. (Tim Kurator PT Raka Media Swatama (dalam Pailit) dan Yana Suryana, S.E (Direktur Utama PT Raka Media Swatama) berdasarkan Putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 08/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Juncto No. 65/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam daftar boedel/harta pailit Eddy Widjaja, S.H., C.N. memasukkan objek tanah dan bangunan yang telah dibeli oleh Anne dari PT Raka Media Swatama (dalam Pailit)) dengan PPJB Lunas dan telah dilakukan penyerahan jauh sebelum adanya putusan pailit. Anne sebagai Pihak Ketiga melakukan Perlawanan (derden verzet) dalam Gugatan Perlawanan 09/Pdt.Sus.Gll/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst untuk mempertahankan objek tanah dan bangunan yang telah menjadi haknya yang dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa Anne merupakan pembeli beriktikad baik sehingga mengeluarkan objek tersebut dari daftar boedel/harta pailit dan melanjutkan proses jual beli tersebut hingga balik nama sertifikat. Selanjutnya Eddy Widjaja, S.H., C.N melakukan upaya hukum kasasi atas gugatan perlawanan tersebut, dan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 749K/Pdt.Sus-Pailit/2019 membatalkan gugatan perlawanan yang diajukan oleh Anne tersebut. Studi ini memiliki tujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum atas putusan majelis hakim dalam memutuskan perkara pembeli dalam hal perusahaan sebagai debitor dinyatakan pailit. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang disusun menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 34 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa PPJB merupakan peralihan yang sah dan telah dikuasai pembeli jauh dinyatakan Pailit serta Pasal 1131 KUHPerdata bahwa syarat suatu benda dapat dimasukkan sebagai Boedel Pailit yakni harta debitor adalah harta yang benar-benar dan secara sah menurut hukum dimiliki oleh debitor, sehingga Putusan Hakim Mahkamah Agung tidak tepat jika objek tanah dan bangunan tersebut dimasukkan kedalam boedel pailit, karena sudah dilakukan peralihan berupa jual-beli serta telah dibayarkan secara lunas, serta adanya Akta PPJB yang dibuat di hadapan Notaris PPAT, termasuk telah dilakukan penyerahan terhadap objek tanah tersebut dari Terlawan sebagai Penjual kepada Pelawan sebagai Pembeli jauh sebelum adanya putusan pailit. Disamping itu, Anne juga telah memenuhi kualifikasi pembeli beriktikad baik menurut Putusan Hakim tingkat pertama dan tingkat terakhir tentang gugatan lain-lain serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016. Upaya hukum yang dapat dilakukan dengan mengajukan Peninjauan Kembali atau setidaknya debitor atau kurator mengganti kerugian senilai objek tanah dan bangunan yang telah dibeli oleh Pelawan yang masuk ke dalam daftar boedel pailit. Berdasarkan ketiga putusan yang dianalisis, hasilnya putusan tingkat kasasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif.