Kontruksi Hukum Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 PK/Pdt/2020)

Abstract

Tesis ini meneliti tentang Kontruksi Hukum Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan tujuan penelitian, untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan, Pertama: bagaimana kontruksi hukum penyalahgunaan keadaan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli, kedua: Bagaimana Tanggungjawab Notaris atas pembatalan oleh pengadilan karena penyalahgunan keadaan. Dalam

penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa (pertama)

Kontruksi Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam konteks PPJB terjadi ketika salah satu pihak memanfaatkan keadaan yang sulit, ketidaktahuan atau kelemahan kepada salah satu pihak untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat untuk penyelesaian utang piutang telah menyalahi aturan hukum yang mengandung sesuatu bentuk penyelundupan hukum seolah olah terjadi peralihan berupa jual beli dengan melakukan pelanggaran hukum dengan membuat dokumen berupa akta PPJB yang dibuat secara notariil sehingga kedudukan PPJB yang dibuat untuk penyelesaian utang piutang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Kedua pertanggungjawaban Notaris atas pembatalan yang dinyatakan batal karena penyalahgunaan keadaan, Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya ternyata diketahui melakukan pelanggaran, kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN yang menyatakan bahwa Notaris wajib bertindak Amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum.