Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terbuka

Abstract

Pasar modal memiliki peranan yang besar dalam pembangunan nasional. Terkumpulnya modal yang sangat besar di pasar modal memerlukan aturan yang sangat ketat agar seluruh pelaku pasar modal mendapatkan perlindungan hukum dan tidak mengalami kerugian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) secara tegas mewajibkan perusahaan yang akan melakukan penawaran umum untuk mengungkapkan seluruh informasi mengenai keadaan usahanya. Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal memiliki peranan yang cukup besar dalam memenuhi prinsip keterbukaan di pasar modal. Badan Pengawas Pasar Modal/Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) telah mengatur notaris yang dapat melakukan kegiatan di pasar modal yaitu notaris yang telah terdaftar. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur tentang cuti notaris. Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara tidak dapat menjalankan jabatannya digantikan oleh notaris pengganti. Notaris pengganti memiliki wewenang, kewajiban dan larangan sebagaimana notaris yang digantikannya. Notaris pengganti berwenang membuat akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Apakah notaris pengganti juga berwenang membuat akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka apabila notaris yang digantikannya adalah notaris yang terdaftar di Bapepam. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka yang dibuat di hadapan notaris pengganti dan menganalisis tanggung jawab notaris pengganti dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai bangunan sistem yang terkait dengan peristiwa hukum yang terjadi dalam praktik. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah aturan-aturan mengenai notaris, perseroan terbatas dan pasar modal. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah aturan-aturan tentang notaris dan notaris pengganti baik secara umum maupun di pasar modal serta wawancara dengan pihak OJK sebagai pengawas pasar modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris pengganti tidak diakui keberadaannya di pasar modal karena UUPM hanya memperbolehkan notaris terdaftar yang dapat melakukan kegiatan di pasar modal. Dengan demikian notaris pengganti tidak berwenang membuat akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka, sehingga akta yang dibuat tidak dapat dikategorikan sebagai akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Hal ini menyebabkan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka yang dibuat di hadapan notaris pengganti tidak memenuhi persyaratan Pasal 21 ayat (4) UUPT yang mengharuskan hasil RUPS harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris yang tentu saja harus berupa akta autentik. Akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka yang dibuat di hadapan notaris pengganti menjadi batal demi hukum karena melanggar perintah undang-undang yang mengharuskan dibuat dalam bentuk tertentu. Notaris pengganti yang melakukan kegiatan di pasar modal melanggar UUPM dan dapat dikenai ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UUPM. Para pihak yang merasa dirugikan karena akta menjadi batal demi hukum dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti kerugian kepada notaris pengganti.