| dc.description.abstract | Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, pengambilan
keputusan tertinggi adalah melalui RUPS berdasarkan suara
terbanyak dari para pemegang saham. Penilaian atas Kepercayaan
(Fiduciary Duty) terhadap Direksi dan Dewan Komisaris dominan
menjadi berada ditangan Pemegang saham mayoritas. Dalam rangka
memberi peluang pemegang saham minoritas dapat mengontrol
tindakan Direksi dan Dewan Komisaris, dari kesalahan dan kelalaian
yang merugikan kepentingan perusahaan dan perlindungan hukum
bagi Pemegang saham minoritas, memerlukan Derivative Action yang
berasal dari Common Law melalui transplantasi hukum. Pengaturan
dan penerapan telah menimbulkan ambivalensi terhadap tujuan
kebutuhan Derivative Action.
Penelitian ini menggunakan methode merupakan jenis Yuridis
Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach),
konseptual (conceptual approach) dan perbandingan(comparative
approach).
Hasil penelitian ini, menemukan berbagai ambivalensi pengaturan
dan penerapan dengan tujuan Derivative action dengan memberikan
solusi bagi masing-masing temuan tersebut sehingga undang-undang
tidak menimbulkan multi tafsir dan penerapannya dalam kebutuhan
masyarakat. Penyempurnaan pengaturan berdasarkan kajian filosofi
hukum, teori hukum dan data historis perjalanan perseroan terbatas
di Indonesia sangat penting diperhatikan. | en_US |
