Kedudukan dan Daya Ikat Offering Letter yang telah diterima oleh Offeree Serta Akibat Hukum Pembatalannya

Abstract

Penelitian ini menarik untuk dikaji karena offering letter sudah menjadi kebiasaan dalam proses pembentukan kontrak, namun KUH Perdata tidak mengaturnya, sehingga penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, bagimana kedudukan hukum dan daya ikat offering letter yang telah diterima oleh offeree?; Kedua, apakah akibat hukum pembatalan offering letter yang telah diterima oleh offeree?. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, dengan memakai pendekatan peraturan perundangan dan pendekatan kasus. Objek penelitian berupa kedudukan hukum dan daya ikat offering letter yang telah diterima oleh offeree dan akibat hukum pembatalannya. Temuan penelitian menerangkan bahwa: Pertama, kedudukan hukum dan daya ikat offering letter yang telah diterima oleh offeree adalah setara, artinya para pihak memiliki kedudukan atau posisi hukum yang setara baik sebagai offeror maupun offeree namun belum mengikat sepenuhnya kecuali sebatas dimaknai terhadap sebuah penawaran dan penerimaan dalam konteks pra kontrak atau perjanjian. Kedua, Akibat hukum pembatalan offering letter yang telah diterima oleh offeree menimbulkan perikatan awal (pra kontrak) dan belum memunculkan hak serta kewajiban, karenanya offering letter ini batal demi hukum, dalam hal offering letter tidak dilanjutkan atau dianggap telah putus, hanya mengakibatkan kerugian moral atau kesempatan saja. Rekomendasi: Pertama, sebelum menerima offering letter para pihak seyogyanya melakukan korespondensi terlebih dahulu atau setidak-tidaknya terdapat sebuah kesepahaman sebelum bersama-sama menyusun sebuah kontrak atau perjanjian. Offering letter tidak dipersamakan dengan kontrak, agar mewujudkan kepastian hukum. Kedua, dibuat aturan pra kontrak untuk melengkapi KUH Perdata, atau setidak-tidak nya dalam hal terjadi upaya hukum terkait offering letter, Mahkamah Agung memiliki sebuah aturan main untuk menjamin kepastian hukum.