Penetapan Organisasi Papua Merdeka Sebagai Organisasi Terorisme Dan Implikasinya Dalam Penegakan Hukum
Abstract
Apakah tepat OPM ditetapkan sebagai orgnaisasi terorisme dan apa konsekuensi dari
penetapan OPM sebagai organisasi terorisme. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah penelitian normatif. Kesimpulan dari penelitian ini, Pentepan OPM/KKB
dalam konflik bersenjata di Papua sebagai kelompok teroris tepat karena perubahan
status tersebut mengacu pada seluruh Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh OPM
bukan berdasarakan sejarah maupun tujuan berdirinya Organisasi Papua Merdeka
(OPM). Konsekuensi yang ditimbulkan dari perubahan status OPM menjadi Organisasi
terorisme ada 3 yaitu ketentuan hukum formil ketentuan hukum materiil, ketentuan
lembaga penegakan hukumnya, serta ditambah dengan pola pencegahan dan penganan.
Bagi pemerintah dalam kaitannya dengan sebuah pennetapan sebuah organisasi
terorisme harus benar-benar melalui proses yang komperhensif agar kepentingan
penegakan hukum tetap dapat memperhatikan hukum dan Hak Asasi Manusia
(HAM), dampak sosialnya, serta berorientasi pada penyelesaian jangka Panjang.
Dalam penegakan hukum dari penepatan OPM sebagai organisasi terorisme agar
mempertimbangkan dampak penepatan yang memiliki potensi over einforcement
dan juga aparata penegak hukum harus saling bersinergi antara yang dilapangan
dan juga di dalam pengadilan guna menciptakan suatu penyelesaian hukum yang
baik dan tepat untuk kemaslahatan rakyat papua
Collections
- Law [2309]