• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Penjualan Kendaraan Bermotor Roda Dua Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor)

    Thumbnail
    View/Open
    01.0 cover.pdf (167.9Kb)
    02 preliminari.pdf (1.262Mb)
    03 daftar isi.pdf (135.8Kb)
    04 abstract.pdf (1.602Mb)
    05.1 bab 1.pdf (301.8Kb)
    05.2 bab 2.pdf (463.2Kb)
    05.3 bab 3.pdf (319.8Kb)
    05.4 bab 4.pdf (133.7Kb)
    06 daftar pustaka.pdf (274.9Kb)
    Date
    2016-09-08
    Author
    Indriarto, Prasetia Putra
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Studi ini bertujuan untuk Untuk mengetahui fakta-fakta hukum apa saja yang menjadi acuan atau dasar bagi KPPU untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan penetapan harga PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor. Hal ini juga untuk mengetahui apakah penyelidikan yang dilakukan KPPU sudah sesuai dengan tata cara peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga nantinya tidak ada kesalahan prosedur dalam penyelidikan yang dilakukan KPPU. Terdapat beberapa kejanggalan dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh kedua produsen sepeda motor tersebut, sehingga penelitian ini juga untuk mengetahui apakah kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Setelah melakukan penelitian berdasarkan studi kepustakaan dengan menggunakan dasar-dasar hukum mengenai persaingan usaha, peneliti menemukan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor memang memiliki indikasi persaingan usaha yang tidak sehat, dalam hal ini melanggar Pasal 5 tentang Penetapan Harga UU No.5 Tahun 1999. Pembuktian mengenai adanya perjanjian demi memenuhi unsur-unsur pelanggaran memang sulit, namun terdapat persamaan harga dalam harga jual sepeda motor bebek dan matic antara kedua produsen tersebut. Padahal seharusnya, apabila kedua produsen tersebut tidak memilikik kesepakatan atau perjanjian mengenai penetapan harga, maka akan terjadi persaingan untuk seling menurunkan harga, khususnya untuk PT. Yamaha Indonesia. Berdasarkan asumsi tersebut serta terpenuhinya unsur-unsur lain, maka kedua produsen tersebut dapat dikatakan melanggar Pasal 5 mengenai penetapan harga.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/3969
    Collections
    • Law [3375]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV