Search
Now showing items 161-170 of 191
Akad At-Taba’i (Accesoir) Pemberian Hak Tanggungan Dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Gagasan Pemberian Kewenangan Forum Konsultasi (Consilium Forum) Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi yang salah satu
tujuannya untuk memprevensi inkonstitusionalitas undang-undang, nyatanya
belum mampu menjadi antitesa yang baik dalam pembentukan undang-undang.
Guna ...
Kekuatan Akta Kuasa Menjual Dalam Proses Balik Nama Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Nomor: 211 / Pdt.G / 2014/ PN.SLMN Jo.No.9/PDT/2016/PT.YYK)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Pertanggungjawaban Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terhadap Eksistensi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Indonesia merupakan negara yang berdiri dan berkembang di bawah sebuah
konstruksi berdasarkan hukum, selain itu Indonesia juga negara demokrasi yang
berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Pemilihan Kepala Daerah ...
Relevansi Prinsip Pemidanaan Islam Terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (Studi Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Berdasarkan Pasal 125 UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, Provinsi Aceh diberikan keistimewaan berupa melaksanakan syariat Islam di semua lini kehidupan. Sebagai bentuk formal pengimplementasian keistimewaan itu, ...
Legalitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Bantul
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Penelitian mengenai aplikasi metode spektrometri derivatif pada adsorpsi
campuran biner zat warna menggunakan abu daun bambu petung (Dendrocalamus
asper) telah dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk ...
Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 Atas Kedudukan Pekerja Dalam Kepailitan
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Pekerja pada perusahaan yang mengalami kepailitan merupakan salah satu kreditur yang akan memperoleh haknya dari pemberesan boedel pailit. Kedudukan pekerja sebagai kreditor istimewa/ preferen, bahkan didahulukan pembayarannya ...
Pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti Dipandang dari Konstruksi Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Penelitian ini berjudul “Pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti Dipandang Dari Konstruksi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana ...
Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Tesis ini bertujuan untuk mengkritisi syarat permohonan pernyataan pailit, dimana dalam prakteknya saat ini lembaga kepailitan disalahgunakan baik oleh Kreditor maupun Debitor. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ...