Search
Now showing items 31-40 of 117
POLITIK HUKUM HAM PASCA ORDE BARU (STUDI TENTANG KEBEBASAN BERPENDAPAT)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-12-11)
Tesis Politik Hukum HAM Pasca Orde Baru (Studi Tentang Kebebasan Berpendapat) ditulis dengan tujuan untuk melihat sejauh apa perkembangan kebebasan berpendapat ini di Indonesia. Perjalanan demokrasi akan kebebasan berpendapat ...
PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) UNTUK AKSES KE KEADILAN DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-10-24)
Lembaga bantuan hukum (LBH) merupakan organisasi non pemerintah
yang bergerak dalam memberikan bantuan hukum terhadap orang yang tidak
mampu. Lembaga bantuan hukum merupakan wadah bagi masyarakat yang tidak
mampu dalam ...
KARTEL PADA IMPOR KEDELAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-08-06)
PERANAN DPRD SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN PACITAN PROPINSI JAWA TIMUR
(Universitas Islam Indonesia, 2015-10-24)
Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan ...
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PEDOPHILIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM PIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-02-14)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui secara mendetail dan untuk mendapatkan data yang lengkap mengenai tanggung jawab negara terhadap anak sebagai korban kejahatan pedophilia ditinjau dari perspektif HAM dan hukum pidana. ...
PROBLEM PELAKSANAAN WEWENANG PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Kasus Penanganan Pelanggaran Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-11-27)
Meski penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Pemilu Legislatif) tahun 2014 telah berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal dan tahapan yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetapi tidak bisa ...
PENEGAKAN HUKUM ( TATA TERTIB ) TERHADAP PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-01-24)
Penegakan hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan
manusia dikarenakan bermacam-macam jenis tindak kejahatan semakin hari kian
merajalela, dibutuhkan sebuah sistem yang baik dan pastinya didukung ...
PERBEDAAN MAKNA TENTANG PRAKTEK DISKRIMINASI DALAM PERSEKONGKOLAN TENDER DAN PENGUASAAN PASAR
(Universitas Islam Indonesia, 2015-10-24)
Praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu dalam Pasal 19 huruf d, dan persekongkolan dalam mengatur dan/atau menentukan pemenang tender pada Pasal 22 merupakan kegiatan yang dilarang karena dapat menyebabkan ...
STRATEGI BISNIS DALAM KONSTRUKSI HOLDING COMPANY PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-10-24)
Perkembangan ekonomi dunia cenderung mengarah pada pasar bebas,
sehingga persaingan menjadi suatu keniscayaan dan ajang kompetisi pun digelar.
Untuk menghadapi persaingan bisnis, banyak pelaku usaha yang menciptakan
daya ...