Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
Abstract
Laporan keuangan merupakan salah satu informasi wajib dipublikasikan sebagai
sarana pertanggung jawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik,
serta jendela informasi yang memungkinkan bagi pihak-pihak diluar manajemen, mengetahui
kondisi entitas. Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah diminta untuk menyajikan Laporan
Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Laporan keuangan yang dibuat
pemerintahan daerah setidaknya meliputi, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah dapat
dilihat dari beberapa hal antara lain karakteristik pemerintah daerah (ukuran pemerintah
daerah, rasio kemandirian daerah, intergovernmental revenue, dan tingkat ketergantungan
daerah). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh karakteristik
pemerintah daerah (ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian daerah, intergovernmental
revenue, dan tingkat ketergantungan daerah) terhadap tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk
menguji hipotesis. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah yang berada di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Berdasarkan
hasil penelitian dapat diperoleh: 1) Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap
tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, 2) Rasio kemandirian daerah
berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, 3)
Intergovernmental revenue tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah daerah, 4) Tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap
tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah.
Kata Kunci: Ukuran pemerintah daerah, Rasio kemandirian daerah, Intergovernmental
Revenue, Tingkat ketergantungan daerah, Laporan keuangan pemerintah daerah
Collections
- Akuntansi [4660]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pada Seluruh Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 - 2014)
Yomara, Rozaq (Universitas Islam Indonesia, 2017-08-18)The purpose of this study was to measure the contribution of regional tax and Retribution Income income original area between Cities in Yogyakarta special region and see the level of achievement of the realization of tax ... -
IMPLEMENTASI URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2008 BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN (SUB BIDANG OTONOMI DAERAH)
BAYU MAHENDRA, 12912076 (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014-11-07)Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi dimana pengertian otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Kebebasan dan kemandirian dalam hal ... -
Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi pada Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 - 2014)
Yomara, Rozaq (Universitas Islam Indonesia, 2016)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta serta melihat tingkat pencapaian realisasi ...