Browsing Law by Author "Jamaludin Ghafur, S.H.,M.H"
Now showing items 1-4 of 4
-
1 IMPLEMENTASI PENGATURAN KAMPANYE CALON ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMILU 2014 ( Studi Kasus di Kota Yogyakarta )
Dimas Cahya Kusuma, 14410512 (Universitas Islam Indonesia, 2018-08-13)Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan di sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Penyelenggaraan pemilu sangat penting dalam menentukan kondisi bangsa dan negara di masa yang akan datang, tetapi ... -
PERBANDINGAN PENGATURAN PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG
Khoulud beby bestiani, 14410219 (Universitas Islam Indonesia, 2018-04-19)UU No.17 tahun 2013 tentang Ormas dalam perkembanganya sudah tidak memadai lagi untuk menjawab persoalan hukum yang ada sehingga Pemerintah mengeluarkan Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas yang telah disahkan menjadi UU ... -
POLITIK HUKUM PENGATURAN TENTANG PEMANGGILAN PAKSA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) KEPADA SETIAP ORANG DALAM RAPAT DPR. (Studi Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/UUMD3)
PADLY, 14410373 (Universitas Islam Indonesia, 2019-02-15)Penelitian ini menganalisis secara normatif yuridis terkait dengan pemanggilan paksa oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada setiap orang dalam rapat DPR sebagai mana yang ada dalam Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia ... -
REDESAIN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA (Studi Terhadap Legal Standing Para Pemohon dan Termohon)
Retno Widiastuti, 14410477 (Universitas Islam Indonesia, 2018-08-13)Pasca reformasi dan Amandemen Ketiga UUD NRI Tahun 1945, dinamika ketatanegaraan mengenai lembaga negara berkembang pesat sehingga tak jarang menimbulkan persengketaan. Sengketa kewenangan lembaga negara dapat terjadi ...