Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada PT Yoofix Digital Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penerapan Standar Operasional Prosedur pada PT Yoofix Digital Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan juga menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi langsung di lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini melibatkan enam orang anggota organisasi PT Yoofix Digital Indonesia. Uji keabsahan data dilakukan dengan uji krediblitas dan uji transferability. Metode pengujian data yang digunakan adalah triangulasi, sedangkan metode analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa penerapan SOP pada PT Yoofix Digital Indonesia dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk memperjelas alur kerja dan untuk menegaskan konsep kerjasama yang ada. SOP yang diterapkan bersifat fleksibel dan dinamis serta lebih mengutamakan nilai. Namun, keberhasilan dalam menjalankan SOP tersebut sangat bergantung pada bagaimana tiap anggota organisasi dapat bijak menyikapi kefleksibelan yang diberikan. Sementara itu juga ditemukan hasil mengenai implementasi dari tujuh hal pokok dalam Standar Operasional Prosedur. (1) efisiensi, masih terjadi pemborosan dalam hal waktu kerja. (2) konsistensi, masih ditemukan anggota organisasi yang tidak disiplin karena tidak berpedoman pada SOP saat bekerja. (3) minimalisasi kesalahan, pelatihan hanya diberikan kepada karyawan internal saja. (4) penyelesaian masalah, SOP tidak memuat aturan mengenai sanksi, penyelesaian masalah, pemutusan hubungan kerja, dan pencegahan konflik. (5) perlindungan tenaga kerja, SOP tidak memuat aturan mengenai kebijakan keselamatan kerja, jaminan sosial, kompensasi bagi karyawan internal, dan perlindungan hak-hak bagi anggota organisasi hanya dibahas secara kekeluargaan. (6) peta kerja, SOP untuk karyawan internal hanya mengatur sebatas alur kerja. SOP bagi Fixer masih perlu dievaluasi karena belum efektif dan efisien dalam mengatur pekerjaan. (7) batasan pertahanan, pengawasan yang dilakukan selama ini kurang transparan sehingga Fixer tidak merasa diawasi selama menjalankan pekerjaan.