Strategi Komunikasi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Mengkampanyekan Program Imunisasi MR

Abstract

Berdasarkan data dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Campak (Measles) dan Rubella (MR) merupakan penyakit menular dan berbahaya. Sehingga pemerintah terus berupaya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang cara pencegahan penyakit campak (Measles) dan Rubella melalui kegiatan promosi kesehatan atau kampanye kesehatan. Dalam pelaksanaan kampanye imunisasi MR banyak menuai pro dan kontra mengingat banyaknya berita yang beredar tentang bahan vaksin yang dinilai mengandung unsur haram.

Objek penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tujuannya ialah mengetahui apa saja strategi komunikasi yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan kampanye imunisasi MR yang dimana masyarakat Nusa Tenggara Barat merupakan masyarakat mayoritas Muslim, dan juga ingin mengetahui peluang dan hambatan dalam mengkampanyekan imunisasi MR. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengambil data melalui observasi langsung dan wawancara.

Hasil penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan beberapa strategi komunikasi dalam melakukan kampanye imunisasi yaitu strategi komunikasi melalui sosialisasi dan koordinasi, mengadakan pelatihan petugas kesehatan, kader promosi kesehatan mendatangi langsung masyrakat, strategi komunikasi melalui beberapa media, menggunakan strategi testimonial device. Faktor pendukung dalam pelaksanaan kampanye imunisasi MR yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat ialah pertama adanya komitmen antara stakeholder selanjutnya adanya dukungan dari media yang memudahkan dalam penyebarluasan pesan atau informasi tentang imunisasi MR. Kemudian Faktor penghambatnya yaitu pertama, pemberian vaksin belum merata karena sekolah diliburkan selama 3 minggu saat adanya bencana gempa bumi. Kedua munculnya atau beredarnya isu di masyarakat tentang kandungan vaksin yang masih haram dan yang terakhir Pemberian informasi atau jadwal kampanye berbenturan dengan jam kerja masyarakat.