Search
Now showing items 1-10 of 15
Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor Xxv Tahun 1966 Di Dalam Negara Demokrasi Pasca Reformasi
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-03)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Ketetapan (TAP) Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) No. XXV/MPRS/1966 di dalam negara demokrasi pasca reformasi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana ...
Penggunaan Noken dalam Pemilihan Presiden di Tahun 2014 dalam Perspektif Demokrasi
(Universitas Islam Indonesia, 2016-10-16)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia. Selama berdirinya Republik Indonesia ternyata bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanta, mempertinggi tingkat ekonomi, kehidupan ...
Urgensi Uji Publik Pencalonan Kepala Daerah dalam Perspektif Demokrasi
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-24)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui urgensi uji publik pencalonan kepala daerah dalam perspektif demokrasi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa Urgensi Pengaturan Dari Tahapan Uji Publik Dalam Proses Pemilihan Kepala ...
ANALISIS MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KEORMASAN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)
Polemik yang terjadi akibat dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keormasan oleh pemerintah menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya para ahli yang mempertanyakan urgensi dikeluarkannya Perpu ...
IMPLEMENTASI TUGAS BAWASLU KABUPATEN/KOTA MAGETAN DALAM MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018
(Universitas Islam Indonesia, 2019-01-18)
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan ralyat di wilayah Provinsi dan/atau Kebupaten/Kota berdasarkan Pencasila dan Undang-Undang Dasar Negara ...
1 IMPLEMENTASI PENGATURAN KAMPANYE CALON ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMILU 2014 ( Studi Kasus di Kota Yogyakarta )
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-13)
Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan di sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Penyelenggaraan pemilu sangat penting dalam menentukan kondisi bangsa dan negara di masa yang akan datang, tetapi ...
“PENGATURAN PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT PADA MASA ORDE BARU DAN SETELAH REFORMASI ”
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan profesi ...
PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK DI JAWA TENGAH (STUDI TERHADAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH 2018-2023)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya
disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan ralyat di
wilayah PRovinai dan/atau Kebupaten/Kota berdasarkan Pencasila
dan Undang-Undang Dasar ...
PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) TERHADAP BLACK CAMPAIGN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)
Negara Republik Indonesia merupakan negara berdasar pada Demokrasi dan Hukum. Konsep negara demokrasi ialah dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada di tangan rakyat yang merupakan kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan ...
ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 1/PHPU/2014 TENTANG SISTEM NOKEN DI PAPUA DITINJAU DALAM PERSFEKTIF DEMOKRASI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-17)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 tetang sistem noken di papua ditinjau dalam persfektif demokrasi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana ...