• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    ANALISIS YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI KETUA PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI SWASTA

    Thumbnail
    View/Open
    01 cover.pdf (54.74Kb)
    02 preliminari.pdf (784.6Kb)
    03 daftar isi.pdf (58.68Kb)
    04 abstract.pdf (58.84Kb)
    05.1 bab 1.pdf (282.7Kb)
    05.2 bab 2.pdf (314.5Kb)
    05.3 bab 3.pdf (226.5Kb)
    05.4 bab 4.pdf (93.75Kb)
    06 daftar pustaka.pdf (130.1Kb)
    Date
    2020-01-22
    Author
    SIGIT WINARNO, 17921100
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Dalam praktiknya, ditemukan fakta bahwa ada Notaris yang menjabat atau merangkap jabatan sebagai Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister di Perguruan Tinggi Swasta. Hal yang demikian menarik untuk dikaji, apakah hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas ketentuan UUJN, yakni Pasal 17 huruf f. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah apakah Notaris yang menjabat sebagai Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister di Perguruan Tinggi Swasta dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran ketentuan UUJN. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara keilmuan tentang apakah Notaris yang menjabat sebagai Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister di Perguruan Tinggi Swasta dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran ketentuan UUJN. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara perilaku nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui wawancara pada beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dan melakukan pengumpulan data melalui kajian perundang-undangan yaitu terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menjelaskan Pasal 17 huruf f UUJN secara eksplisit disebutkan adanya larangan bagi pengemban profesi Notaris untuk merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD atau badan usaha swasta. Seseorang yang mengemban jabatan Notaris menjadi Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister di suatu Perguruan Tinggi Swasta tidak melanggar ketentuan Pasal 17 huruf f UUJN.
    URI
    http://hdl.handle.net/123456789/20667
    Collections
    • Master of Law [1560]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV