PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS YANG MENJADI REKANAN BANK TERKAIT SYARAT YANG DITENTUKAN PERBANKAN

Abstract

Perjanjian kredit dalam bentuk akta otentik membutuhkan Notaris dalam proses pembuatannya. Dalam prakteknya, Notaris terkadang dihadapkan pada situasi yang harus dilaksanakan, namun pada hakikatnya itu merupakan suatu pelanggaran atau ketidakpatutan sikap dari seorang Notaris. Integritas Notaris diuji, sampai sejauh mana Notaris dapat mengamalkan sumpah jabatan yang pernah diucapkan dan spirit menegakkan kode etik. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah apakah syarat yang ditentukan oleh pihak perbankan kepada Notaris untuk mendepositokan sejumlah uang tidak bertentangan dengan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, bagaimanakah peran Dewan Kehormatan Notaris menyikapi Notaris yang diharuskan mendepositokan sejumlah uang kepada bank rekanan. Penelitian ini bertujuan menganalisa keharusan Notaris untuk mendepositokan sejumlah uang kepada bank rekanan serta peran Dewan Kehormatan Notaris menyikapi hal tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara perilaku nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui wawancara pada beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan melakukan pengumpulan data melalui kajian perundang-undangan yaitu terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menjelaskan, Notaris yang mendepositokan sejumlah uang kepada bank rekanan dengan alasan untuk sebagai syarat terus terjalinnya kerjasama antara Notaris dengan bank rekanan merupakan suatu pelanggaran kode etik Notaris dan perlu peran yang maksimal dari Dewan Kehormatan Notaris untuk melakukan sosialisasi dan pemberian sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.