PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN KEBIJAKAN YANG MENGATUR TENTANG USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TETAPI BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN SLEMAN

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan wajib membuat Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup atau Dokumen Pemantauan Lingkungan Hidup paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang tersebut. Pemerintah mengakomodir hal tersebut melalui penerbitan beberapa peraturan kebijakan berupa Surat Edaran dan Peraturan Menteri. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dirumuskan judul “Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Kebijakan Yang Mengatur Tentang Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan”. Dua pokok permasalahan: bagaimana pelaksanaan peraturan-peraturan kebijakan tersebut di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman; dan apakah hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan peraturan-peraturan kebijakan tersebut di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah normatif empiris. Suatu penelitian hukum normatif adalah pendekatan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti langsung ke lokasi penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Penelitian ini menyimpulkan, pertama, pelaksanaan peraturan kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan baik, konsisten dan berkelanjutan. kedua, hambatan yang ditemukan di dalam pelaksanaan diantaranya permasalahan niat dan keinginan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk segera mengurus dokumen lingkungan hidup, minimnya Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian dokumen lingkungan,belum terpenuhinya inventarisasi data yang baik dari Organisasi Perangkat Daerah teknis pembina usaha dan/atau kegiatan dan adanya unsur politis.