dc.contributor.advisor | Prof. Dr Ni’matul Huda S.H., M.Hum | |
dc.contributor.author | NADIYA SYAFIRA MAULANAPUTRI, 15410029 | |
dc.date.accessioned | 2019-01-17T07:27:54Z | |
dc.date.available | 2019-01-17T07:27:54Z | |
dc.date.issued | 2018-12-12 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/12941 | |
dc.description.abstract | Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengapa lahir
pembatasan hak politik bagi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur
DIY serta mengidentifikasi apakah pembatasan hak politik tersebut
melanggar UUD NRI 1945 atau tidak. Rumusan masalah yang diajukan
yaitu: Pertama, mengapa ada pembatasan hak politik bagi gubernur dan
wakil gubernur DIY sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
DIY?; Kedua, apakah pembatasan hak politik untuk tidak boleh berpartai
politik bagi gubernur dan wakil gubernur DIY tersebut melanggar UUD
NRI 1945? Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif.
Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan
(statute approach). Jenis data yang digunakan adalah bahan data
sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi
pustaka dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisa
melalui analisis data kualitatif. Dari hasil analisis tersebut di atas,
peneliti menyimpulkan: Pertama, terjadi pembatasan politik bagi calon
Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dimaksudkan untuk memberi jaminan
kepada masyarakat DIY bahwa calon Gubernur dan calon Wakil
Gubernur DIY akan bersikap netral atau tidak berpihak dan mengayomi
seluruh masyarakat DIY, karena sebelumnya Sultan menjabat sebagai
Ketua DPD Golkar DIY. Kedua, pembatasan hak politik tersebut
melanggar ketentuan HAM dalam UUD NRI 1945, karena menjadi
anggota partai politik merupakan salah satu hak konstitusional yang
dijamin oleh UUD NRI 1945 dan termasuk non derogable right, atau hak
yang tidak dapat dikurangi atau dicabut pemenuhannya | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
dc.subject | Pembatasan | en_US |
dc.subject | Hak Politik | en_US |
dc.subject | Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur | en_US |
dc.title | PEMBATASAN HAK POLITIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (STUDI TERHADAP UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) | en_US |
dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |