dc.contributor.advisor | Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H | |
dc.contributor.author | FANDI NUR ROHMAN, 15410012 | |
dc.date.accessioned | 2019-01-17T07:23:57Z | |
dc.date.available | 2019-01-17T07:23:57Z | |
dc.date.issued | 2018-11-11 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/12940 | |
dc.description.abstract | Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme sidang tahunan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia; untuk mengetahui urgensi penguatan sidang
tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam sisitem
ketatanegaraan Indonesia dan untuk mengetahui gagasan penguatan sidang
tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum
normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan.
Hasil studi ini menunjukkan bahwa mekanisme sidang tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terus mengalami perubahan-
perubahan, urgensi penguatan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia adalah sebagai wujud pertanggungjawaban
lembaga tinggi negara atas pelaksanaan kinerjanya; untuk mewujudkan
keterbukaan informasi publik; mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
serta sebagai wujud check and balance antar lembaga tinggi negara, gagasan
penguatan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan perubahan Peraturan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; melakukan
perubahan pengaturan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia; melakukan perubahan mekanisme sidang tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; amandemen Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; perubahan ketiga Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan pembentukan Undang-Undang Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sendiri. Penelitian ini
merekomendasikan perlunya pelaksanaan sidang tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia secara rutin dan tidak
bergantung pada rezim yang berkuasa; Perlunya dilakukan penguatan-
penguatan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
dc.subject | Sidang Tahunan | en_US |
dc.subject | Majelis Permusyawaratan Rakyat | en_US |
dc.title | PENGUATAN SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA TINGGI NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA | en_US |
dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |