• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP USAHA KARAOKE TIDAK BERIZIN DI KABUPATEN BANTUL

    Thumbnail
    View/Open
    SKRIPSI-13410592.pdf (3.345Mb)
    Date
    2018-10-09
    Author
    AYINDRA WAHYU SETYAWAN, 13410592
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami upaya penegakan hukum peraturan perizinan usaha karaoke tidak berizin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum perizinan tersebut dan keseuai dengan norma hukum. Selama beberapa tahun terakhir, jumlah penyelenggaraan usaha karaoke di Kabupaten Bantul meningkat dengan pesat. Oleh karena itu penegakan hukum dan pengawasan usaha diperlukan untuk mengendalikan penyelenggaraan usaha karaoke agar berjalan sesuai dengan aturan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul dengan objek penelitian adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan izin TDUPar untuk usaha karaoke serta tempat usaha karaoke yang beroperasi di Kabupaten Bantul. dan Satpol PP Kabupaten Bantul dalam penegakan Perda TDUPar Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik penelitian lalu melakukan observasi di lapangan untuk melihat secara langsung penyelenggaraan usaha karaoke. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan memaparkan secara deskriptif berbagai hasil wawancara dan observasi lalu melakukan analisis terhadap data tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum perizinan usaha karaoke belum berjalan secara maksimal karena masih banyak permasalahan yang terjadi mulai dari proses pemberian izin yang kurang efektif sampai masih banyaknya pelanggaran usaha yang dilakukan secara berulang. Proses pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih tegas agar memberikan efek jera diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai regulator penyelenggaraan usaha karaoke, pengusaha karaoke, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan usaha karaoke menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi tegaknya hukum perizinan usaha karaoke di Kabupaten Bantul.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/11710
    Collections
    • Law [3375]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV