Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Kebijakan Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstract

Penelitian tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam kebijakan perizinan investasi pemerintah daerah kabupatenlkota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diadakan dengan tujuan untuk menemukan dan menganalisis perlunya AUPB dalam kebijakan perizinan investasi di Indonesia serta menganalisis rumusan konsep dan implementasi AUPB dalam kebijakan perizinan investasi pemerintah daerah kabupatenkota di DIY.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan undang- undang (statute approach), filosofis, historis, komparatif, sosiologis dan budaya, serta pendekatan konseptual. Pengumpulan data dengan dokumentasi, wawancara dan observasi. Objek penelitian adalah rumusan konsep dan implementasi AUPB pada produk hukum kebijakan perizinan investasi pemerintah daerah kabupatenkota di DIY.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama perlu rumusan konsep dan implementasi AUPB dalam kebijakan perizinan investasi pemerintah daerah kabupatenkota di Indonesia, sebagai dasar dan pedoman yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, masih banyak produk hukum daerah di DIY yang belum merurnuskan konsep dan implementasi AUPB secara eksplisit. Di Kabupaten Sleman baru ada dua (2) produk hukum daerah yang diteliti yang telah merumuskan secara eksplisit namun tidak diurai lebih lanjut. Di Kota Yogyakarta ada empat (4) produk hukum yang telah merumuskan secara eksplisit dan diurai lebih lanjut dalam pasal-pasalnya. Secara implisit semua produk hukum daerah Kota Yogyakarta sudah menyiratkan implementasi AUPB. Layanan perizinan investasi Kota Yogyakarta telah melaksanakan asas-asas pelayanan yang baik, sedangkan Kabupaten Sleman belum melaksanakannya secara maksimal.