PROBLEMATIKA STATUS PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK: Studi Atas Politik Hukum Pasal 32 Dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Abstract

Partai Politik sebagai alat untuk mencapai kekuasaan sewajarnya memilliki perselisihan di dalam internal partai. Partai politik memiliki fungsi membentuk kader kader terbaik agar dapat menjadi pemimpin bagi bangsa Indonesia. Namun perselisihan internal partai politik seringkali menyebabkan perpecahan terhadap partai politik itu sendiri sehingga perselisihan harus dapat diselesaikan secara tepat dan efektif. Untuk itulah DPR RI membentuk Undang-Undang Partai Politik yang memuat penyelesaian sengketa internal partai politik. Tapi, terdapat problematika terhadap pengaturan tersebut yang menyebabkan ketidakpastian hukum sebagai salah satu cita-cita hukum itu sendiri. Di dalam pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara internal yang diputuskan oleh suatu lembaga bernama Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan dari Mahkamah Partai Politik tersebut diatur bahwa bersifat final dan mengikat. Namun, di dalam Pasal 33 ayat (1) justru mengenal penyelesaian perselisihan yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. Sehingga kedua pasal ini menyebabkan kebingungan terhadap makna dari sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Partai Politik maupun kriteria dari putusan tidak tercapai dari Mahkamah Partai Politik. sehingga menjadi pertanyaan terhadap politik hukum dibentuknya peraturan tersebut apakah mewakili aspirasi masyarakat secara umum ataukah hanya sebagai kepentingan kelompok tertentu saja. Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang didapatkan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini juga dengan pendekatan bersifat analisis deskriptif dengan objek Undang-Undang, dengan sumber data yang di dapatkan dari dua sumber yakni primer, dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Sehingga data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang di dapatkan melalui studi kepustakaan menghasilkan jawaban bahwa makna dari final dan mengikat dalam Undang-Undang Partai Politik yang bermakna final dan mengikat terhadap lembaga internal sehingga tidak dapat diajukan kepada lembaga internal partai lagi sehingga lembaga eksekutif dapat memutus terhadap perkara internal partai politik. sehingga tindak lanjutnya adalah apabila tidak tercapai terhadap putusan Mahkamah Partai tersebut maka salah satu pihak dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri sebagai lembaga tempat pencari keadilan. Dalam hal inilah bahwa sebenarnya tujuan dari peraturan ini dibentuk agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari petinggi dari partai politik sehingga hak asasi tiap individu dapat tetap dijamin dalam Undang-Undang. Namun, meskipun Undang-Undang Partai Politik memiliki semangat yang baik demi terciptanya kepastian hukum, maupun keadilan masih terdapat beberapa kendala seperti kurang efektifnya peraturan ini maupun keberadaan Mahkamah Partai Politik itu sendiri, sehingga penulis memiliki saran agar penyelesaian efektif namun tetap menjaga kepastian hukum dan keadilan seperti dengan memperkuat fungsi dan status Mahkamah partai serta putusan dari Mahkamah Partai. Namun juga perlunya pengawasan yang kuat terhadap Mahkamah Partai agar tidak terintervensi khususnya dari petinggi partai.