Browsing by Subject "Kreditor"
Now showing items 1-7 of 7
-
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-09)Penelitian skripsi ini berjudul Akibat Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Tanggungan dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditor. Latarbelakang skripsi ini mengenai lembaga jaminan hak tanggungan yang diikat dalam suatu perjanjian ... -
PEMBAYARAN PIUTANG KREDITOR DALAM HUKUM KEPAILITAN (Studi Beberapa Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-12)Setiap proses kepailitan para kreditor merupakan pihak yang harus didahulukan pembayarannya setelah putusan pengadilan. Namun dalam prosesnya diantara para kreditor baik separatis maupun preferen memiliki hak untuk ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS YANG TIDAK DIIKUT SERTAKAN OLEH KURATOR DALAM RAPAT VERIFIKASI
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Salah satu asas dan tujuan hukum kepailitan adalah membagi kekayaan debitor pailit secara seimbang kecuali ada alasan hak yang sah untuk didahulukan. Untuk memperoleh pembagian harta pailit, kurator akan melakukan verifikasi ... -
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Bantul
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi para pihak pada perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia; serta penyelesaian hukumnya dalam hal ... -
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Bantul
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi para pihak pada perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia; serta penyelesaian hukumnya dalam ... -
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR TERHADAP PEMENUHAN PRESTASI BUMN (PERSERO) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2021-12-16)Badan Usaha Milik Negara dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 dijelaskan terdapat 2 bentuk yaitu Perum dan Persero. BUMN (Persero) pengelolaannya merupakan penyertaan modal yang dilakukan oleh Negara di luar dari APBN ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Debitor dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator
(UII Yogyakarta, 2016-01-29)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang telah diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kurun waktu tahun 1999 sampai tahun 2002 selama empat kali perubahan itu belum menemukan ...