Browsing by Author "Dr. Saifudin, S.H., M.Hum"
Now showing items 1-10 of 10
-
ANALISIS MASUKNYA ALIRAN KEPERCAYAAN DI KOLOM AGAMA DALAM KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK; (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)
M. Wahyudi, 15912033 S.H. (Universitas Islam Indonesia, 2018-04-07)Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang yudicial review Undang-Undang Administrasi Kependudukan, telah membolehkan para penganut aliran kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu ... -
ARAH POLITIK HUKUM PENGEMBANGAN WISATA INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN
ANDI INDRA MAGFIRAT, 14410577 (Universitas Islam Indonesia, 2018-04-13)Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui arah politik hukum pengembangan wisata di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 2) Mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat dari ... -
EKSISTENSI BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS DALAM MENJALANKAN FUNGSI DAN KEWENANGAN TAHUN 2014-2017
IRWAN RINALDI, 14410185 (Universitas Islam Indonesia, 2019-09-12)Studi ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan tugasnya tahun 2014-2017 dan kendala serta upaya mengatasi kendala tersebut. Terjadi kasus korupsi dana bantuan ... -
PENGAWASAN DANA DESA MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2017 DIWILAYAH KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH (Studi di Desa Kesugihan dan Sendangsari)
AFFANSYAH KEN INDRAPRISTIWA, 14410495 (Universitas Islam Indonesia, 2018-10-17)Dengan adanya program dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah daerah Indonesia dan juga mampu mengatasi masalah ... -
PERAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD) DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) PERIODE 2014-2019 (Studi Kasus Setya Novanto)
REGINA RAUDINA MAHASENG, 14410598 (Universitas Islam Indonesia, 2018-10-17)Penelitian yang berjudul “Peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Periode 2014-2019” ini mengangkat suatu rumusan masalah, yakni bagaimana peran ... -
PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA) DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2017-2022 DI KABUPATEN CILACAP
AMARA COSTANIA WIJAYA, 13410087 (Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)Sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah, masing-masing daerah diberikan kewenangan melaksanakan pembangunan daerah. Sebelum melaksanakan pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan perencanaan pembangunan ... -
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL (Studi Perbandingan Antara Model Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)
Moh Hudi, 15921087 (Universitas Islam Indonesia, 2018-02-24)Pembangunan dalam suatu negara tentu menjadi hal yang sangat penting, hampir seluruh negara di dunia telah memiliki. Negara tanpa adanya pembangunan akan stagnan, karena negara akan berhenti pada satu titik, sedangkan ... -
POLITIK HUKUM PENGATURAN BADAN PERWAKILAN DESA (Studi Perbandingan antara BPD Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 6 Tahun 2014)
ANDIKA FADLY RACHMAN, 14410210 (Universitas Islam Indonesia, 2019-02-21)Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti halnya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa juga ... -
POLITIK HUKUM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Analisis Bab Penanggulangan)
Firdaus Muslim Ampriyanto, 13410709 (Universitas Islam Indonesia, 2018-06-07)Tindakan terorisme merupakan tindakan yang dapat merusak kehidupan, ekonomi, dan sosial karena dampak dari aksi teror itu sering sekali memakan korban jiwa dan merugikan negara. Aksi terorisme sekarang ini telah berkembang ... -
PROBLEMATIKA PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD & DPRD
YUANTONI FIDELICO BRUCEL AMANDE, 14410497 (Universitas Islam Indonesia, 2018-10-17)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika pemberhentian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Rumusan masalah yang diajukan ...