| dc.description.abstract | Pada era menjamurnya low cost carrier dan meningkatnya persaingan di bisnis penerbangan, terjadi pergeseran trend pengelolaan bisnis kebandarudaraan di berbagai belahan dunia dari monopoli ke privatisasi. Sebaliknya, praktek di Indonesia menunjukkan sektor kebandarudaraan masih bersifat sentralistik-monopolistik. PT. Angkasa Pura I (persero) dan PT. Angkasa Pura II (persero) menjadi perusahaan monopoli yang mengelola jasa kebandarudaraan dan jasa terkait kebandarudaraan beberapa bandar udara di Indonesia. Berdasarkan putusan-putusan KPPU, kedua perusahaan yang seyogianya dikecualikan dari penerapan Hukum Persaingan Usaha, terbukti telah melakukan penyalahgunaan kuasa monopoli dengan menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha lain. Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini mengenai apa saja bentuk-bentuk dan penyebab terjadinya pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam penyelenggaraan kegiatan usaha kebandarudaraan di Indonesia dan bagaimana konstruksi regulasi pengelolaan kegiatan usaha kebandarudaraan yang sesuai dengan prinsip hukum persaingan usaha. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk dan menganalisis penyebab pelanggaran tersebut dalam rangka menyusun konsep pengaturan pengelolaan kegiatan usaha kebandarudaraan yang sesuai dengan prinsip hukum persaingan usaha di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan kasus yang diambil dari tujuh putusan KPPU yaitu Putusan No.: 22/KPPU-L/2007, No.: 65/KPPU-L/2008, No. 02/KPPU-L/2008, No.: 16/KPPU-L/2009, No.: 18/KPPU-I/2009, No. 20/KPPU-I/2009, dan No. 07/KPPU- I/2013. Dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, penulis berusaha menemukan bentuk-bentuk dan penyebab pelanggaran serta jalan keluar untuk mengatasi permasalahan hukum di dalamnya. Hasil penelitian tesis ini menyatakan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 oleh PT. Angkasa Pura I dan II dalam kegiatan usaha kebandarudaraan, antara lain perjanjian mengikat, praktik monopoli, penguasaan pasar, praktek diskriminasi, dan persekongkolan tender. Penyebab terjadinya pelanggaran hukum persaingan usaha di sektor kebandarudaraan sebagian besar diawali dari kebijakan pemerintah yang memberikan kewenangan yang sangat luas kepada PT. Angkasa Pura I dan II. Implikasinya adalah pelaku usaha lain tidak dapat menyelenggarakan kegiatan usaha kebandarudaraan tanpa persetujuan pemerintah dan PT. Angkasa Pura I dan II. Untuk memperbaiki regulasi tata kelola usaha kebandarudaraan, Indonesia dapat menggabungkan trend yang telah dan sedang berlangsung di sebagian besar negara di dunia yaitu dengan privatisasi pengelolaan sektor kebandarudaraan. | en_US |
