| dc.description.abstract | Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan
BUMN dan mewakili BLTMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dari tugas
dan tanggung jawab tersebut, maka direksi mempunyai kedudukan dan peranan yang
sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya BUMN tersebut mencapai
tujuannya. Direksi merupakan personifikasi dari BUMN itu sendiri, oleh karena itu
maju mundurnya BUMN, berhasil atau tidaknya BUMN serta berkembangnya
BUMN tergantung dari bagaimana direksi mengurus dan mengelolanya. Bagaimana
kedudukm, peran, dm tmggung jawitb hukum direksi dalam pengumsan BUMN
pada proses restrukturisasi dalam pengurusan BUMN?
pkiikli.. iiii deiimiiiC iig .&iui iiiet:t6de fik-.,gundangan
clan jenis penelitian yuridis normatif. Bahan penelitian yang digunakan
terdiri dari bahan hukurn primer, bahan. hukurn sekunder, bahan hukurn tersier.
Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui penelitian kepustakaan dengan
menggunakana alat pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumen yang
kemudian bahan hukum yang dikurnpulkan lalu dikelompokkan menurut
perrnasalahan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga dapat ditarik suatu
kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian dapatlah diketahui bahwa ternyata tidak ada
pengaturan yang tegas dalam Undang-undang BUMN menyangkut kedudukan dan
pCmd* difek.i &lm peiimbm BBUMNji Mg di fesmbui;i S;asi. iiildm..-
undang tersebut hanya menguraikan mengenai tugas dan kewajiban dari direksi yang
nantinya menimbulkan tanggung jawab hukum. Apabila terbukti bahwa direksi
melakukan perbuatan menyimpang dari kewajiban hukumnya dalam melakukan
pengurusan perseroan yang mengakibatkan kerugian perseroan. Kedudukan dan
peran direksi dalam pengwusan restrukturisasi BUMN adalah menandatangai Surat
Pernyataan Kesanggupan (Letter of Commitment) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat
(4) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 01/MBU/2009,
tentang Pedoman Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara oleh Perseroan (Persero)
PT. PPA. | en_US |
