| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui bagaimana
pengawasan terhadap KSUS BMT ISRA dan Kedua, untuk mengetahui bagaimana
perlindungan hukum atas dana masyarakat yang disimpan di KSUS BMT ISRA.
Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif melalui
pendekatan yang bersifat yuridis-sosiologis, dengan objek penelitian adalah
KSUS BMT ISRA di Dongkelan, Sewon, Bantul. Adapun data diperoleh dari
studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan narasumber di KSUS BMT
ISRA dan narasumber lain yang relevan.
Hasil penelitian ini adalah: pertama, KSUS BMT ISRA tidak memiliki
sistem pengawasan. Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang
tercantum dalam struktur keorganisasian KSUS BMT ISRA hanya bersifat
formalitas, tanpa melakukan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana
diamanahkan dalam Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan
yang ada. Sementara itu pemerintah selaku regulator yang diberikan amanah oleh
undang-undang juga tidak pernah melaksanakan tugas pengawasannya dengan
baik, terbukti hingga saat ini tidak pemah mengangkat Pejabat Pengawas
sebagaimana amanah Permeneg Koperasi dan UKM Nomor:
39/Per/M.KUKM/XII/2007. Ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak
konsisten dengan aturan yang dibuatnya sendii.
Kedua, perlindungan hukum atas dana yang disimpan di KSUS BMT ISR
lebih bersifat represif dengan mendasarkan pada akad dari produk-produk KSUS
BMT ISM, yang model penyelesaiannya menggunakan jalur hukum keperdataan,
khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini
disebabkan pemerintah belum menyediakan regulasi yang mengatur tentang
perlindungan terhadap simpanan koperasi pada umumnya, namun diserahkan
sepenuhnya kepada mekanisme manajemen koperasi, sehingga ha1 tersebut
tergantung pada kebijakan masing-masing koperasi. KSUS BMT ISRA termasuk
koperasi yang tidak menyediakan fasilitas perlindungan simpanan pada para
anggotanya. | en_US |
