PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA DALAM PROSES LIKUIDASI BANK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (Studi Kasus Bank IFI)

Abstract

Penelitian ini berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAG1 NASABAH PENYTMPAN DANA DALAM PROSES LTKUIDAST BANK OLEH LEMBAGA PENJAMTN STMPANAN (Studi Kasus Bank TFT). Penelitian ini dilatar belakangi adanya permasalahan yang menimpah Bank IF1 dikarenakan seretnya modal dan pembengkakan kredit macet. Berdasarkan Swat Keputusan Gubenur Bank lndonesia Nomo. 11/19/EP.GBI12009 tanggal 17 April 2009, Bank Indonesia memutuskan untuk mencabut izin usaha PT Bank IFI. Pencabutan izin usaha yang dilaErukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur dalam Peraturan BdIn donesia (PBI) Nomor. 6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank sebagairnana telah diubah terhakhu kali dengan YBl Nomor. 10/27/YB1/2008 tanggal 30 Oktober 2008. Alasam pencabutan izin usaha PT Bank IF1 disebabkan Bank yang 92% sahamnya dimiliki PT Ramaco Media Promosindo (Bambang Racmadi) tidak bisa menambah modal dan menjaga likuiditas. Permasalahan utama yang ingin dijawab dari penelitian adalah bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana Bank IF1 ketika Bnak tersebut dilakukan likuidasi dm bagaimana pei~gembalian dana nasabah yang tidak terbayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam likuidasi Bank IFI. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan peildekatan yuridis normatif dengan melaicukan pengkajian mengenai Perlindungan Hukurn bagi para Nasabah penyimpan dam. Pendekatan ini dimaksud memperoleh data-data dari segi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang maupun Peraturan lainnya yang berkaitan dengan peran LPS sebagai pemberian jaminan langsung kepada nasabah. Adanya pendirian LPS ini dimaksud untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap bank, sehingga menghilanglcan potensi terjadinya rush. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan memaparkan terkait dengan khasus Bank IF1 yang nantinya akan dianahsa dan diwakan data-data yang diperoleh. Bersadarkan dari hasil penelitian perlindungan hukum bagi paranasabah merupakan hal penting yang perlu dilakukan oleh Bd. Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu rnenjalankan kegratan usahanya dengan bak Sehmgga tidaklah berleblhan biia dunia perbankan harus sedemikian rupa rnenjaga kepercayaan dari rnasyarakat dengan memberi perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Perlindungan hukum bagi nasabah sangatlah kurang mendapat perhatian dan Pemerintah, nasabah kecil selalu dirugdsan apabila suatu bank telah dinyatakan tidak sehat sehingga nasabah kecil mengalami kesulitan dalam memperoleh haknya, yaitu memperoleh kembali uang yang telah diti tipkan kepada bank. Alasan lain nasabah penyimpan perlu dilindungi, yaitu pelaku bisnis bank bengurus) tidak menjunjung tinggi nilai-nilai dan prisip-prinsip kejujuran dalam mengelolah bank dan terdapat beberapa bank yang tidak menjunjung tinggi prinsip keterbukaan terhadap kinerja yang telah diperoleh bank kepada para nasabah. Serta prilaku pengurus yang tidak sehat dalam menjalankan usaha bank berdampak pada nasabah penyimpan. Menurut Satjipto Rahardjo SH. bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuatan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini diiakukan secara terukur, dalam arti Qtentukan keluasan dan kedalaman. Sehmgga tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu diberikan ukurn kepada seseorang.