| dc.description.abstract | Penelitian mengacu pada apa yang dimaksud dengan asas demokrasi
ekonomi dalam perbankan syariah dan bagaimana penerapan asas tersebut dalam
pembiayaan murabahah. Metode wawancara kepada beberapa pimpinan cabang
Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Mandiri Syariah kemudian data yang
diperoleh dianalisa dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris
dengan menganalisa secara kualitatif. Parameter dari keadilan, menurut padangan
islam yaitu adil dalam segala perbuatan baik itu adil terhadap diri sendiri, orang
lain, lingkungan sekitar, adil dalam berhubungan sosial maupun dalam perbuatan
hukum, adanya kesamaan antara hak dan kewajiban dan tidak merugikan baik
untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Pandangan tersebut apabila
diimplementasikan pada pelaksanaan asas demokrasi ekonomi dalam pelaksanaan
operasional perbankan syariah dilihat dalam proses pembuatan akad dan
pelaksanaan akad yang merupakan dasar dari pelaksanaan produk perbankan
syariah. Kebersamaan dalam pandangan islam adalah tidak ada hal yang
membedakan antar kaum muslimin, apapun kedudukannya dan status sosialnya,
dalam operasional perbankan syariah maka dapat diperhatikan pada kesepakatan
akad disini adanya keterlibatan keduabelah pihak yang membuat akad.
Pemerataan, dapat dilihat dari terjangkaunya masyarakat kelas ekonomi ke bawah
atau dalam sektor mikro untuk dapat meningkatkan pendapatannya. Kemanfaatan
dalam perbankan syariah diharapkan bagi semua kegiatan dari perbankan syariah
khususnya pembiayaan murabahah dapat bermanfaat bagi semua masyarakat
tanpa ada batasnya. Implementasi asas demokrasi ekonomi pada pembiayaan
murabahah tidak terpenuhi secara sempurna karena terdapat hal margin
bertentangan dengan demokrasi ekonomi. Margin dalam pelaksanaan murabahah
sangat tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Penerapan margin yang
lebih eksploitatif daripada bank konvensioanal tersebut maka berarti bank syariah
kurang menerapkan demokrasi ekonomi. | en_US |
