| dc.description.abstract | Permasalahan kredit dalam komunitas UMKM merupakan masalah yang perlu
secara serius disikapi oleh semua stakeholder. Setelah bencana gempa DIY masalah
yang dihadapi antara lain pabrik hancur, alat produksi luluh lantak, karyawan jadi
korban dan banyak masalah serta penderitaan menerpa dunia usaha. Sehingga pada
tahap sekarang ini, setelah hampir satu tahun bencana berlalu, sebagian besar dunia
usaha hanya dapat survive dalam mengatasi cashflow.
Karakteristik informal yang dimiliki pelaku usaha UMKM pada dasarnya
merupakan kekuatan ekonomi rakyat yang harus diakui dan mendapat perlindungan
dalam pemenuhan hak-haknya oleh negara. Secara lebih spesifik, berbagai regulasi
yang perlu dilakukan pemerintah guna menjamin perlindungan dan pemenuhan hak
bagi UMKM , antara lain menyangkut akses kredit tempat usaha, jaminan .keamanan
dan hukum, menjalankan kebijakan yang mendukung upaya pengembangan ekonomi
rakyat dan adanya jaminan dalam implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan,
sehingga implementasi kebijakan yang riil akan mendukung dan menguatkan posisi
dan eksistensi UMKM.
Hasil Penelitian Tesis ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan
pemerintah melalui Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia
Nomor.8/10/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Pasca
Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di
Propinsi Jawa Tengah, sebagai upaya untuk merustmkbrisasi kredit bermasalah
UMKM pasca gempa belum mampu membantu pennasalahan kredit debitur
UMKM, karena Bank Indonesia tidak mempunyai bergainingpower untuk menekan
bank pelaksana untuk melakukan kebijakan tersebut. Bank Indonesia sebagai
pembuat kebijakan seharusnya mengeluarkan Juklaklpetunjuk pelaksanaan terhadap
PBI Nomor.8/10/PBI/2006 tersebut, sehingga bank pelaksana dapat secara jelas
melaksanakan kebijakan tersebut dan tercapai penyelesaian kredit bermasalah secara
adil dan win-win solution antara pihak bank sebagai kreditur dan pelaku UMKM
sebagai debitur. | en_US |
