KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Abstract

Penelitian ini berjudul kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakjelasan kewenangan Wakil Presiden dalam UUD 1945. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya perselisihan antara Wakil Presiden dengan Presiden, dan bahkan dengan Menteri. Wujud dari perselisihan internal pemerintah berujung pada permintaan sejumlah pihak agar segera dilakukan amandemen kelima terhadap UUD 1945, yang salah satu tujuannya untuk memperjelas kewenangan Wakil Presiden dan memperkokoh sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia. Fokus utama dalam riset ini bertujuan untuk menjelaskan, (a) bagaimana kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat, (b) bagaimana hubungan kewenangan antara Wakil Presiden dengan Presiden baik di Indonesia maupun Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Dalam riset ini ditemukan bahwa, sebelum perubahan dan sesudah perubahan UUD 1945, tidak ada perbedaan sama sekali bahkan dapat dikatakan bahwa ketidakjelasan kedudukan Wakil Presiden ini tetap dipertahankan dalam UUD 1945 oleh para perumus yakni MPR RI. Jika dibandingkan dengan Wakil Presiden Amerika Serikat, maka dapat dikatakan bahwa, Wakil Presiden Amerika Serikat mempunyai kedudukan yang jelas termuat dalam konstitusi. Hubungan kewenangan antara Wakil Presiden dengan Presiden baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat, dapat dilihat dari bentuk pertanggungjawabannya yakni Wakil Presiden bertanggungjawab kepada Presiden secara penuh atas penyelenggaraan pemerintahan.