PERLINDUNGAN INVENSI ALAT PERTANIAN TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF PATEN (STUDI KASUS ALAT PERONTOK PADI KAYUH “DOS” DI REMBANG)

Abstract

Pengetahuan tradisional merupakan isu penting dalam rezim Hak kekayaan Intelektual (HKI). Banyaknya penyalahgunaan pengetahuan tradisional oleh rezim HKI membuat mayarakat dunia internasional khususnya masyarakat Negara berkembang menuntut dibentuknya peraturan internasional yang secara khusus mengatur pelindungan pengetahuan tradisional. Salah satu rezim HKI yang seringkali digunakan sebagai penyalahgunaan adalah paten. Paten secara substansial memberikan pelindungan terhadap teknologi, dan saat ini perkembangan teknologi telah mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk pertanian. Invensi alat perontok padi kayuh “dos” di daerah Rembang menjadi salah satu contohnya. Sebagai representasi dari pengetahuan tradisional berupa teknologi, invensi dos menjadi menarik untuk dikaitkan dengan sistem paten. Dalam penelitian ini penulis membahas bagaimana invensi dos dilindungi dan memberikan manfaat bagi masyarakat tradisional pemilik prior art. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui apakah invensi dos dapat dilindungi dengan sistem paten berdasarkan UUP. Kedua, untuk mengetahui sistem pelindungan hukum yang paling tepat digunakan dalam melindungi pengetahuan tradisional.Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan statute approach. Berdasarkan analisis didapatkan kesimpulan bahwa: pertama, invensi dos tidak dapat dilindungi dengan sistem paten karena tidak terpenuhinya syarat kebaruan dan langkah sebagaimana diatur dalam UUP,selain itu penentuan subjek paten juga terkendala karena invensi tersebut dimiliki secara kolektif oleh beberapa daerah di Indonesia sehingga kepemilikannya dilimpahkan kepada Negara, dan Negara tidak dapat menjadi subjek paten. Kedua, upaya pelindungan hukum yang paling tepat dan menguntungkan adalah dengan menggunakan aturan secara sui generis seperti upaya pemerintah Indonesia yaitu RUU PTEBT. Diharapkan aturan sui generis tersebut mampu juga mengakomodir ketentuan terkait benefit sharing.