PEMUSNAHAN KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW

Abstract

Tesis ini merupakan hasil penelitian dengan metode pendekatan yuridis-normative yang bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu: Bagaimana praktik pelaksanaan pemusnahan kapal perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana perikanan, dan Bagaimana justifikasi praktik pelaksanaan pemusnahan kapal perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana perikanan dalam perspektif due process of law. Data dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks, yang selanjutnya diolah dengan beberapa tahap yaitu Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang telah diperoleh, dan Analyzing, yaitu menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatur bahwa pemusnahan kapal perikanan berbendera asing dilakukan dengan cara penenggelaman dan/atau pembakaran kapal berdasarkan Pasal 69 ayat (4) pada tahapan pra-penyidikan dan Pasal 76A pada tahapan penyidikan. Berlandaskan untuk membangun kedaulatan, Negara Indonesia menerapkan sanksi penenggelaman kapal perikanan berbendera asing untuk menjaga eksistensinya. Selanjutnya, Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 dalam Pasal 73 ayat (3) menyebutkan bahwa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan dan hak Indonesia untuk melaksanakan “hot pursuit” terhadap kapal-kapal asing yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan ZEEI berdasarkan Pasal 111 Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam perspektif Due Process of Law untuk adanya sebuah sistem peradilan pidana yang adil, patut diperhatikan asas-asas procedural dalam menjalankan proses peradilan dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Gagasan prinsip proses hukum yang adil (Due Process of Law) yaitu: Notice, Hearing, Counsel, Defense, Evidense, dan Fair and Impartial Court. Sebagai dasar justifikasi, Pertama, Dasar Yuridis yaitu untuk memberikan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa, perusahaan, pemilik/operator kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah Indonesia. Kedua, Dasar Sosiologis yaitu Praktik-praktik IUU fishing yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), baik oleh kapal- kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) berpotensi menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi. dan Ketiga, Dasar Filosofis adalah memberi rasa keadilan bagi masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengedepankan proses peradilan yang cepat, ringan dan sederhana harus memperhatikan asas the rule of law, persamaan di muka hukum (equality before the law), dan praduga tak bersalah (presumption of innocence). Selaras dengan temuan diatas, pemusnahan kapal perikanan asing tidak bisa dilihat hanya semata-mata untuk shock terapy, karena suatu tindakan hukum harus dijadikan efektif, efisien serta berkesinambungan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus bekerjasama sama dengan Kementerian lainnya guna memberikan sosialisasi kepada nelayan-nelayan Indonesia tentang batas-batas Negara Indonesia dan KKP melakukan peningkatan kinerja untuk memperkuat kekuatan Pengawas Kapal Perikanan di daerah-daerah rawan illegal fishing dengan satelit-satelit agar lebih mudah mendeteksi Kapal Ikan Asing yang memasuki Wilayah Perairain Indonesia tanpa izin.