| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konfigurasi politik yang terjadi sebagai latarbelakang lahirnya ketentuan pasal 13 huruh e tentang kewajiban partai politik. Disamping itu, dengan mengetahui bagaimana konfigurasinya, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari tahu terkait alasan mengapa dalam pasal 13 huruf e tersebut hanya mewajibkan partai politik dalam menyalurkan aspirasi politik anggotanya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pimer dan data sekunder. Data primer diambil langsung dari Naskah UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen, naskah UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008, Naskah UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Naskah UU No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik, Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 tenatang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan risalah rapat pembahasa rancangan undang-undang tentang partai politik tahun 2007. Sementara untuk data sekunder, penulis proleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, internet yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskripsi. Setelah melihat bagaimana konfigurasinya, hasil penelitiannya menunjukkan, ada keinginan untuk memperkuat ketentuan terkait dengan hak-hak (kepentingan) politik anggota partai yang sebelumnya banyak diabaikan, sehingga dalam rangka itu dirumuskanlah dalam pasal 13 huruf e yang mewajibkan partai dalam menyalurkan aspirasi politik anggotanya. | en_US |
