RENEGOSIASI KONTRAK KARYA DALAM BIDANG PERTAMBANGAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM PERSFEKTIF POLITIK HUKUM

Abstract

Studi ini membahas mengenai renegosiasi kontrak karya dalam bidang pertambangan serta politik hukum yang mempegaruhi ada renegosiasi tersebut melalui pembentukan peraturan perundang-undangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jenis penelitian ini memakai penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini memakai penelitian hukum normatif yang meliputi penelitian hukum terhadap asas-asas hukum sampai pada taraf sinkronisasi peraturan hukum. Metode yang pakai dalam penelitian ini adalah memakai tiga pendekatan yaitu pendekatan nilai, pendekatan yuridis, dan pendekatan kebijakan. Penelitian ini membahas mengenai tahapan renegosiasi kontrak karya dalam bidang pertambangan yang mengkaji menngenai tahapan proses serta dampak positif dan negatif dari adanya renegosiasi kontrak karya pertambangan ini. pengaruh politik hukum juga tidak lepas dari penelitian ini. kajian politik hukum dalam penelitian ini terbatas pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertambangan. penelitian tersebut dari naskah akademik sampai pada penelitian keseuaian isi dalam Undang-Undang. penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah yang terkait dengan kesesuain judul penelitian. Hasil akhir dari penelitian ini menegaskan bahwa adanya amanat pergatian sistem dari kontrak karya ke izin usaha pertambangan, adanya pengaruh politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini serta adanya keabsahan berkontrak yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak tersebut. Ketiga hal tersebut apabila dikaji secara mendalam saling memiliki hubungan yang erat dengan renegosiasi dalam bidang pertambangan.